Pembrontakan Yang pernah Terjadi Di Indonesia

Pembrontakan Yang pernah Terjadi Di Indonesia

Pemberontakan di Indonesia - Ada banyak alasan kenapa kita harus bersyukur hidup di era Indonesia yang sekarang ini. Meskipun terdapat berbagai masalah terutama dibidang ekonomi, tapi setidaknya saat ini keadaan Indonesia sangat kondusif. Tidak ada kejadian besar yang sampai membuat negara ini jatuh dan terjadi pertumpahan darah dimana-mana. Kalau kita menengok Indonesia dulu, negara ini pernah berada di situasi konflik yang menyebabkan pertumpahan darah diberbagai tempat. Kala itu banyak dari aksi konfrontasi dilakukan oleh para pemberontak yang mengancam kedaulatan Indonesia yang sudah direbut dengan susah payah dari belanda. Agar kita tidak terlena dengan keadaan dan selalu siap untuk kondisi apa pun dengan negara ini, mari kita kenang kembali 8 peristiwa pemberontakan yang paling membahayakan sepanjang sejarah negara ini. Tulisan ini akan mencoba mereview lagi 8 peristiwa Pemberontakan yang pernah terjadi di Indonesia. Apa saja peristiwa pemberontakan di Indonesia ?

1.Pembrontakan Pki di Madiun

Membahas tentang pemberontakan PKI di Madiun / PKI Madium tidak bisa lepas dari jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin tahun 1948. Mengapa kabinet Amir jatuh ? Jatuhnya kabinet Amir disebabkan karena kegagalannya dalam Perundingan Renville yang dirasa merugikan Indonesia. Setelah kabinet Amir Sjarifuddin jatuh karena tidak mendapat dukungan lagi sejak disepakatinya Perjanjian Renville. Lalu dibentuklah kabinet baru dengan Mohammad Hatta sebagai perdana menteri, namun Amir beserta kelompok-kelompok sayap kiri lainnya tidak setuju dengan pergantian kabinet tersebut.

Untuk merebut kembali kedudukannya, pada tanggal 28 Juni 1948 Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) Untuk memperkuat basis massa, FDR membentuk organisasi kaum petani dan buruh. Pada tanggal 11 Agustus 1948, Setelah Musso tiba dari Moskow. Amir dan FDR segera bergabung dengan Musso. Untuk memperkuat organisasi, maka disusunlah doktrin bagi PKI. Doktrin itu bernama Jalan Baru.

Oleh PKI daerah Surakarta dijadikan daerah kacau (wildwest). Sementara Madiun dijadikan markas gerilya. Pada tanggal 18 September 1948, Musso memproklamasikan berdirinya pemerintahan Soviet di Indonesia. Tujuannya untuk meruntuhkan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan menggantinya dengan negara komunis. Pada waktu yang bersamaan, gerakan PKI dapat merebut tempat-tempat penting di Madiun.

Kemudian atas perintah Jenderal Sudirman, tentara berhasil menumpas gerakan ini. Sang tokoh utama itu tewas sedangkan beberapa yang lain seperti Dipa Nusantara Aidit (DN. Aidit) berhasil meloloskan diri.

Untuk menumpas pemberontakan PKI, TNI sebagai aparat pun tak diam saja dengan gerakan membahayakan ini. pemerintah melancarkan operasi militer. Dalam hal ini peran Divisi Siliwangi cukup signifikan. Di samping itu, Panglima Besar Jenderal Soedirman memerintahkan Kolonel Sungkono di Jawa Timur dan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah untuk mengerahkan pasukannya menumpas pemberontakan PKI di Madiun. Dengan dukungan rakyat dari berbagai tempat, pada tanggal 30 September 1948, kota Madiun berhasil direbut kembali oleh tentara Republik Indonesia. Pada akhirnya tokoh-tokoh PKI seperti Lukman dan DN. Aidit melarikan diri ke Vietnam dan Cina. Sementara itu, tanggal 31 Oktober 1948 Musso tewas ditembak. Sekitar 300 orang ditangkap oleh pasukan Siliwangi pada tanggal 1 Desember 1948 di daerah Purwodadi, Jawa Tengah.

Dengan ditumpasnya pemberontakan PKI di Madiun, maka selamatlah bangsa dan negara Indonesia dari ancaman kaum komunis yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Penumpasan pemberontakan PKI dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri, tanpa bantuan apa pun dari pihak asing. Dalam kondisi bangsa yang masih begitu sulit kala itu, ternyata Republik Indonesia sanggup menumpas pemberontakan yang relatif besar oleh golongan komunis dalam waktu singkat.

2.Pembrontakan DI dan TII

DI/TII dibentuk karena banyak pihak yang kecewa dengan kepemimpinan Presiden Soekarno. Tujuan DI TII sendiri ialah mendirikan negara berbasis Islam dengan pimpinan utamanya bernama Kartosuwiryo. Kelompok ini rupanya mendapat dukungan dari banyak pihak, termasuk Aceh dan beberapa daerah lain yang bahkan menyatakan bergabung dengan organisasi tersebut.

Dalam perkembangannya, DI TII menyebar hingga di beberapa wilayah, terutama Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan dan Aceh. Untuk melindungi kereta api, Kavaleri Kodam VI Siliwangi (sekarang Kodam III) mengawal kereta api dengan panzer tak bermesin yang didorong oleh lokomotif uap D-52 buatan Krupp Jerman Barat. Panzer tersebut berisi prajurit TNI yang siap tempur dengan senjata mereka. Bila ada pertempuran antara TNI dan DI/TII di depan, maka kereta api harus berhenti di halte terdekat. Pemberontakan bersenjata yang selama 13 tahun itu telah menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ribuan ibu-ibu menjadi janda dan ribuan anak-anak menjadi yatim-piatu. Diperkirakan 13.000 rakyat Sunda, anggota organisasi keamanan desa (OKD) serta tentara gugur. Anggota DI/TII yang tewas pun tak diketahui pasti jumlahnya.

Pemerintah menganggap jika gerakan ini akan membahayakan stabilitas dan kedaulatan negara. Oleh karenanya, negara pun mengeluarkan perintah untuk menumpas gerakan ini agar tidak semakin merajalela. Kemudian setelah Kartosoewirjo ditangkap TNI dan dieksekusi mati pada 1962, gerakan ini menjadi terpecah, namun tetap eksis secara diam-diam meskipun dinyatakan sebagai organisasi ilegal oleh pemerintah Indonesia. Uniknya, sosok Kartosoewirjo ini ternyata adalah sahabat dekat Bung Karno selama masih dalam pengasuhan HOS Tjokroaminoto.

3.Pemberontakan PRRI

Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI tercipta sebagai buah dari protes masyarakat daerah yang merasakan ketidakadilan pemerintah pusat. Daerah kecewa terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah seperti berikut.

• Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Ventje Sumual.
• Dewan Garuda di Sumatra Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian.
• Dewan Gajah di Sumatra Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolan.
• Dewan Banteng di Sumatra Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein.

Tanggal 10 Februari 1958 Ahmad Husein menuntut agar Kabinet Djuanda mengundurkan diri dalam waktu 5 x 24 jam, dan menyerahkan mandatnya kepada presiden. Tuntutan tersebut jelas ditolak pemerintah pusat. Setelah menerima ultimatum, maka pemerintah bertindak tegas dengan memecat secara tidak hormat Ahmad Hussein, Zulkifli Lubis, Dahlan Djambek dan Simbolon yang memimpin gerakan sparatis. Langkah berikutnya tanggal 12 Februari 1958 KSAD A.H. Nasution membekukan Kodam Sumatra Tengah dan selanjutnya menempatkan langsung di bawah KSAD. Pada tanggal 15 Februari 1958 Achmad Hussein memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Dimana Mr. Syafruddin Prawiranegara diangkat sebagai perdana menterinya.

Pemerintah pusat pun menganggap jika ini sebagai aksi membahayakan karena misi PRRI adalah membentuk semacam pemerintahan tandingan. Belum lagi mereka didukung oleh banyak pihak pula. Akhirnya TNI dikerahkan untuk memberantas gerakan ini dan Indonesia sekali lagi aman dari pergolakan.